WahanaNews-Bogor | Kasus stunting (prevalensi stunting- pendek dan sangat pendek) di Kabupaten Bogor tahun 2021 turun menjadi 9,89%, lebih rendah 2,8% dibanding tahun 2020, yaitu 12,69%.
Kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, tidak kendor melakukan berbagai upaya demi menurunkan angka stunting menuju Kabupaten Bogor Bebas Stunting (Gobest) di tahun 2023.
Baca Juga:
Rangga Daffa, Mengatasi Stunting Melalui Kreasi Puding Daun Kelor
Hal tersebut ditegaskan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan saat rapat penilaian kinerja penurunan stunting Kabupaten Bogor tahun 2022 untuk lokasi khusus (lokus) tahun 2021 di Ruang Rapat 1 Setda, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Rabu (6/7/2022).
Penanganan stunting di Kabupaten Bogor dilakukan melalui intervensi spesifik, seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita. Serta pemantauan pertumbuhan dan intervensi sensitif, seperti penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, peningkatan pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesetaraan gender.
“Ini upaya kami dalam penanganan stunting yang terintegrasi untuk mendukung penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Bogor,” tandas Iwan.
Baca Juga:
Pemerintah Kota Semarang Raih Penghargaan Terbaik I Penanganan Stunting di Jawa Tengah
Dalam rangka percepatan penanganan dan penajaman sasaran stunting, pemerintah telah menetapkan lokus fokus intervensi stunting tahun 2022, yaitu sebanyak 36 desa dari 21 kecamatan.
Meliputi 3 desa di Kecamatan Tanjungsari, 4 desa di Tamansari, 4 desa di Sukaraja, 3 desa di Rumpin, 3 desa di Pamijahan, 3 desa di Ciomas, dan 2 desa di Jasinga.
“Sisanya tersebar satu desa di setiap kecamatan yakni Leuwisadeng, Leuwiliang, Kemang, Klapanunggal, Jonggol, Gunung Sindur, Dramaga, Cisarua, Cileungsi, Cijeruk, Cigudeg, Ciawi, Ciampea dan Babakan Madang,” papar Iwan.
Sementara itu, tahun 2022 ini Pemkab Bogor ikut serta dalam inovasi pendanaan pembangunan melalui bantuan keuangan kompetitif yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, saat ini penilaian tahap kedua. Ini menjadi peluang terwujudnya percepatan Gobest.
Tiga kegiatan utama yang diusulkan, yakni pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil, serta pengadaan alat ukur antropometri KIT, pemberdayaan masyarakat miskin berbasis komunitas menuju mandiri, serta pengembangan spam regional antar desa dan pembangunan tangki septik individual.
“Ketiga usulan tersebut merupakan upaya penanganan stunting terintegrasi untuk mendukung penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Bogor,” sambung Iwan.
Iwan mengungkap, semangat untuk menurunkan stunting di Kabupaten Bogor ini tidak kendor. Ke depan di tahun 2022 dan 2023 pihaknya ingin mencapai target sesuai harapan pusat.
“Upaya-upaya yang ekstrem mungkin akan kami lakukan supaya percepatan penurunan ini lebih tinggi lagi, agar target terealisasi, dan masyarakat Kabupaten Bogor bisa bebas stunting,” ujar Iwan Setiawan.
Sebagai informasi, data real tahun 2021 jumlah balita usia 0-59 bulan berjumlah 449.634. Balita yang ditimbang sebanyak 324.471 (72,33%). Kemudian, ditentukan status gizinya dengan hasil, balita dengan berat badan kurang sebanyak 18.913 anak atau 5.83%, balita pendek 32.123 anak atau 9.98%, dan balita gizi kurang 16.821 anak atau 5.21%.
Selanjutnya, data real per Februari 2022, jumlah balita usia 0-59 bulan sebanyak 438.365, balita yang ditimbang sebanyak 365.001 (83,26 %). Kemudian, ditentukan status gizinya dengan hasil berat badan kurang sebanyak 18.863 (5,17%), balita pendek sebanyak 28.657 (7.91%), dan balita gizi kurang sebanyak 16.479 (4,53%). [tsy]
