Bogor.WahanaNews.co | Wali Kota Bogor, Bima Arya mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Pasalnya, harga minyak goreng curah masih mahal serta belum sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) RP14.000 per liter di daerahnya.
Baca Juga:
Dua Nenek Tewas Terseret Ombak di Pantai saat Asyik Berswafoto
"Jadi saya kembali mendesak pemerintah pusat agar Kementerian Perdagangan ini dievaluasi lah, kinerjanya. Harus betul-betul mengurusi, persoalan ini masa tidak bisa selesai," tegas Bima Arya usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (10/5/2022) lalu.
Bima mengungkapkan, harga minyak goreng curah yang tinggi di pasaran menunjukkan masih adanya permasalahan yang belum teratasi di Kementerian Perdagangan, meskipun sudah ada penangkapan terhadap oknum yang meloloskan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) tidak sesuai dengan aturan pemerintah.
Menurut data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, kata Bima, harga minyak goreng curah di pasar tradisional daerahnya masih mahal. Pedagang diketahui masih menjualnya dengan harga Rp19.000 per liter.
Baca Juga:
Sukseskan Pemilu 2024, Bawaslu Kota Bogor Edukasi Santri Soal Hak Suara
Sedangkan, berdasarkan data yang diperoleh di Pasar Bogor dan Pasar Anyar, rata-rata harga minyak goreng curah masih berada di angka Rp19.000 sampai Rp20.000.
"Ya itulah, ya berarti persoalan di hulu itu masih belum teratasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan," tegas Bima.
Ia menilai, dengan gejolak harga akibat keterbatasan stok dan permainan distribusi minyak goreng curah jelas merugikan semua pihak, terutama masyarakat yang ekonominya lemah dan para pedagang.
"Ini kan merugikan warga kita, merugikan para pedagang minyak, pedagang makanan semuanya, warung gitu," ujarnya.
Bima berharap pemerintah pusat tidak kalah dengan kepentingan mafia minyak goreng yang jelas merugikan masyarakat luas. Di samping itu, ia mengapresiasi langkah-langkah hukum yang diberikan kepada oknum kelangkaan stok minyak goreng.
"Jangan kalah dengan kepentingan bisnis perusahaan besar. Jangan kalah dengan mafia minyak gitu. Ya kita mengapresiasi terhadap langkah-langkah hukum tetapi harusnya langkah-langkah hukum itu diiringi juga dengan normalisasi harga di pasar, di lapangan ya," pungkasnya.[mga]
