BOGOR.WAHANANEWS.CO, Cibinong - Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Penjabat (Pj) Bupati Bogor Bachril Bakri merumuskan solusi untuk pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Jika, di tingkat nasional angka kemiskinan mencapai 9,03 persen, di Kabupaten Bogor angka kemiskinan berada di angka 7,05 persen.
Baca Juga:
Mafia Tanah Kuasai Lahan dan Jalan Desa, Warga Gunung Sindur Tuntut Keadilan
Presentase angka kemiskinan di Bumi Tegar Beriman memang dibawah rata-rata nasional, namun dilihat dari jumlah terbilang banyak karena jumlah total penduduk Kabupaten Bogor sekitar 5,6 juta jiwa.
Bachril Bakri mengatakan, dengan luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk, tentunya potensi permasalahan sosial (kemiskinan) yang terjadi cukup besar bila dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya.
Berdasarkan data dinas sosial Kabupaten Bogor, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024 tercatat sebanyak 2,7 juta orang.
Baca Juga:
Polisi Bongkar Markas Judi Online di Cibinong Sita Rp2,5 Miliar
“Sebagai upaya untuk menurunkan angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Pemkab Bogor memberikan bantuan secara langsung bagi 20 jenis PPKS pada tahun 2023, dan 13 jenis PPKS di tahun 2024 lalu,” kata Bachril, Sabtu (8/2/2025).
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pola pemberian bantuan sosial kurang tepat hingga harus disamakan langkahnya atau konsolidas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Tak hanya perencanaan, pendataan dan pensasaran bantuan sosial kurang tepat hingga pemerintah pusat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto meminta kami antara sesama Menteri melakukan langkah-langkah intergrasi dan menghilangkan ego sektoral baik antara Kementerian maupun dengan pemerintah daerah,” ungkap Saifullah Yusuf.
