WahanaNews-Bogor | Wacana pembangunan kereta gantung ide Gubernur Ridwan Kamil pada 2018 lalu, kembali mencuat usai diwacanakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
BPTJ Kementerian Perhubungan menaksir biaya yang harus digelontorkan untuk merealisasikan pembangunan kereta gantung di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat sekitar Rp 7,31 triliun.
Baca Juga:
Dinas Arpusda Nilai Pengelolaan Kearsipan Desa Masih Bermasalah
Angka ini berdasarkan hasil kajian awal BPTJ pada 2021 lalu. Kajian ini melingkupi transportasi berbasis rel yang tepat untuk beroperasi di kawasan puncak.
Direktur Prasarana BPTJ, Jumardi menyebut, salah satu konsekuensi yang timbul jika harus membangun moda transportasi massal berbasis rel di Puncak adalah biaya yang cukup besar.
Kajian yang dilakukan BPTJ menyebut pembangunan moda berbasis rel menuju Kawasan Puncak dengan kombinasi Kereta AGT (Automated Guideway Transit) dan kereta gantung membutuhkan biaya tak kurang dari Rp. 7,31 triliun.
Baca Juga:
Piala Bupati Bogor 2022 Terancam Dibubarkan, Ini Alasannya
Jumlah tersebut terbagi atas pembiayaan pembangunan Kereta AGT sebesar Rp. 6,32 triliun dan Kereta Gantung hampir Rp 1 triliun.
Jumlah sebesar itu belum termasuk pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan sebesar Rp. 693 miliar.
"Karena bentuk kajian awal ini adalah Outline Business Case maka sudah muncul perhitungan awal kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan skema KPBU, " kata Jumardi dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (22/3/2022).
Biaya Operasional Besar
Menurut Jumardi kajian telah pula menghitung biaya operasional baik sarana maupun prasarana, potensi pendapatan utama (fare revenue) dan pendapatan tambahan (non fare revenue) serta kelayakan ekonomi, keuangan maupun nilai value for money.
Hasilnya opsi melibatkan investasi swasta untuk pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung di Puncak melalui Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha (KPBU) paling memungkinkan apabila disertai dukungan Pemerintah yang diperkuat.
Bentuk dukungan Pemerintah yang diperkuat misalnya menyangkut pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif hingga jaminan terhadap resiko terminasi perjanjian.
"Hasil kajian awal ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder baik kelembagaan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan penanganan permasalahan Kawasan Puncak, " kata Jumardi.
Butuh Pendalaman
Menurut Jumardi bagaimana kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di Kawasan Puncak masih perlu proses pendalaman baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Aspek yang perlu perhatian mendalam selain besarnya kebutuhan pembiayaan juga penanganan permasalahan dampak sosial dan koordinasi antar kelembagaan.
"Saya kira pembangunan transportasi massal berbasis rel hanya salah satu jenis pendekatan yang mungkin dilakukan. Untuk mengatasi masalah kemacetan Kawasan Puncak tetap perlu dikembangkan berbagai pendekatan lain," tutup Jumardi.[jef]
