WahanaNews-Bogor | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, memastikan desa yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawabannya (LPj) pada penggunaan anggaran satu miliar satu desa (Samisade) tahun 2021 tidak akan mendapatkan jatah tahun ini.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Renaldi Yushab Fiansyah, di Cibinong, Rabu (29/6/2022).
Baca Juga:
Jangan Coba-coba! Warga Kabupaten Bogor Bakar Sampah Bakal Disanksi Rp 50 Juta
“Yang belum lapor pertanggung-jawaban, arahannya seperti itu (tidak dicairkan),” tegas Renaldi Yushab Fiansyah.
Saat ini, lanjut mantan Asisten Pemerintahan ini, Pemkab Bogor masih menyelesaikan revisi Peraturan Bupati (Perbup) Samisade. Setelah itu selesai, dia memastikan anggaran tersebut akan segera dicairkan.
“Perbup sedang finalisasi. Karena saat ini Bupatinya masih Plt (pelaksana tugas), jadi kita perlu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan Perbup-nya,” Renaldi.
Baca Juga:
Ambil Sumpah 468 ASN Baru di Lingkungan Pemkab Bogor, Ini Pesan Plt Bupati
Pada Perbup baru tersebut, akan diatur mengenai standar pekerjaan yang harus dipenuhi oleh setiap desa. Seperti ketebalan beton dalam pembuatan jalan, hingga spesifikasi lainnya agar menjadi standar baku dalam penggunaan Samisade.
Renaldi juga menyebutkan, dalam Perbup baru itu pula, Pemkab Bogor mengatur soal penggunaan aset desa sebagai objek pembangunan. Sehingga, pemerintah desa (Pemdes), tidak bisa membangun di sembarang lahan.
“Supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Jadi harus jelas alas haknya,” tambah Renaldi.
Sebelumnya, Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, Samisade tahun ini telah dialokasikan sebesar Rp 395 miliar untuk 415 desa. Ia memprediksi, anggaran itu baru bisa mulai didistribusikan pada Agustus atau September 2022.
“Sudah dialokasikan dalam APBD. Tapi, untuk penggunaan perlu ada revisi Perbup. Saat ini sedang proses, mudah-mudahan bisa segera dicairkan,” kata Iwan Setiawan.
Dengan anggaran sebesar itu, dengan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022 sekitar enam bulan lagi, Pemkab Bogor tidak khawatir akan mengganggu realisasi serapan anggaran Pemkab Bogor tahun ini.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menerangkan program Samisade dapat diserap dengan waktu hanya sekitar tiga bulan. Karena, sebagian besar anggaran digunakan untuk infrastruktur desa.
“Desa yang paling besar itu menerima 1 miliar rupiah. Jika perencanaannya tepat, maka dalam tiga bulan saja bisa terserap maksimal. Jadi, insya Allah tidak akan banyak mengganggu penyerapan anggaran kita,” kata Teuku Mulya.
“Sejauh ini, LPj penggunaan anggaran Samisade tahun 2021 sudah mencapai 80 persen dilaporkan oleh Pemdes,” lanjut Teuku Mulya. [tsy]